Tinjauan Pustaka

Pengertian Desa

Menurut Paul H. Landis dalam Sosiologi Pedesaan, pedesaan merupakan daerah dimana pusat perhatian/kepentingan adalah pertanian dalam arti yang luas. Ndraha (1984) merumuskan pengertian desa adalah sebutan umum bagi satuan-satuan ketatanegaraan terendah yang langsung di bawah kecamatan, yang pemerintahannya merupakan satuan organisasi pemerintahan terendah pula. Sedangkan dalam Geogerafi Kota dan Desa (1987:44), desa adalah permukiman manusia yang terletak diluar kota dan penduduknya berpangupajiwa agraris.

Istilah desa dalam Undang-undag No.5 Tahun 1979,  yang dimaksud dengan desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Karakteristik Desa

  • Karakteristik Wilayah Pedesaan
  • Karakteristik Masyarakat Pedesaan
  • Karakteristik Ekonomi Pedesaan

 

Unsur-unsur Desa

  • Daerah
  • Penduduk
  • Tata kehidupan

 

Ciri-ciri Desa

Desa memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan perkotaan. Ciri-ciri desa menurut Wisadirana  (2004) antara lain:

  1. Tepi desa ada pintu dari kayu yang merupakan pintu gerbang untuk masuk desa
  2. Tepi desa biasanya dikelilingi dengan tanaman bambu
  3. Terdapat balai desa
  4. Kehidupan yang tenang dan damai serta keakraban diantara penduduknya
  5. Dipimpin oleh seorang kepala desa
  6. Masyarakat sebagian besar hidup dari tanah pertanian dan pemeliharaan ternak.

 

Tipologi Desa

Menurut Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri (1972) dalam Sosiologi Pedesaan, tipologi desa yang dilihat dari perkembangan masyarakat, yaitu

Desa Tradisional (Pra Desa)

Desa Swadaya

Desa Swakarya (Desa Peralihan)

Desa Swasembada

Desa Pancasila

Tipologi desa selanjutnya dikemukakan oleh Everett. M. Rogers dan Rabel. J. Burdge dalam Sosiologi Pedesaan, yaitu

  1. The Scattered Farmstead Community
  2. The Cluster Village

 

Pola Pengelompokkan Desa

Pola pengelompokkan desa menurut Daldjoeni (1987) dalam Geografi Kota dan Desa adalah sebagai berikut:

  1. Desa menyusur sepanjang pantai
  2. Desa terpusat
  3. Desa linier dataran rendah
  4. Desa mengelilingi fasilitas

 

Pola Pemukiman Desa

Dalam Sosiologi Pedesaan, Landis (1948) mengemukakan empat pola permukiman desa yaitu:

  1. Farm Village Type
  2. Nebulous Farm Village Type
  3. Arranged Isolated Farm Type
  4. Pure Isolated Farm Type

 

Desa Perbatasan

Dalam Undang‐Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang bahwa kawasan perbatasan merupakan salah satu kawasan tertentu, yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruang diprioritaskan. Fungsi kawasan yang terwujud kawasan tertentu meliputi tempat pengembangan kegiatan yang strategis yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

  1. kegiatan dalam suatu bidang tertentu mempunyai dampak terhadap kegiatan berbagai bidang lainnya;
  2. kegiatan bidang yang bersangkutan secara umum mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya pengembangan tata ruang di wilayah sekitarnya dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa perbatasan berdasarkan wilayah geografisnya berbatasan dengan desa tetangga, dengan penduduk yang bermukim diwilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosial ekonomi, dan sosial budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antardesa yang berbatasan. Secara administratif, letak kawasan‐kawasan tersebut berada pada wilayah Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi.

 

Kajian Usaha tani

Menurut Hernanto (1991) dalam Pengantar Ilmu Pertanian, usaha tani diartikan sebagai kesatuan organisasi antara kerja, modal, dan pengelolaan yang ditunjukkan untuk memperoleh produksi di lapangan pertanian. Usaha tani menurut Mosher (1965: 12) , adalah himpunan sumber-sumber alam yang terdapat di permukaan bumi tempat pertanian diselenggarakan oleh petani tertentu. Kegiatan produksi di dalam setiap usaha tani merupakan suatu kegiatan usaha, sedangkan biaya dan penerimaan merupakan aspek-aspek penting.

 

Pembinaan Usaha Tani

Menurut Soeharjo (1993) dalam Pengantar Ilmu Pertanian, ada empat hal yang perlu diperhatikan untuk pembinaan usaha tani:

  1. Organisasi usaha tani yang difokuskan pada pengelolaan unsur-unsur produksi dan tujuan usaha
  2. Pola pemilikan tanah usaha tani
  3. Kerja usaha tani yang difokuskan pada distribusi kerja dan pengangguran dalam usaha tani
  4. Modal usaha tani yang difokuskan pada proporsi dan sumber modal petani.

 

Jenis Usaha Tani

Jenis-jenis usaha tani (Soetrino, 2006) meliputi :

  1. Sawah
  2. Kebun
  3. Hutan
  4. Peternakan
  5. Dan sebagainya

 

Struktur, Corak dan Bentuk Usaha Tani

Struktur usaha tani menunjukkan bagaimana suatu komoditi diusahakan. Cara pengusahaan dapat dilakukan secara khusus (1 lokasi), tidak khusus (berganti-ganti lahan atau varietas tanaman) dan campuran (2 jenis atau lebih varietas tanaman, misal tumpangsari dan tumpang gilir). Ada pula yang disebut dengan “Mix Farming” yaitu manakala pilihannya antara dua komoditi yang berbeda polanya, misalnya hortikultura dan sapi perah.

Corak usahatani berdasarkan tingkatan hasil pengelolaan usaha tani yang ditentukan oleh berbagai ukuran/kriteria, antara lain :

  1. Nilai umum, sikap dan motivasi
  2. Tujuan produksi
  3. Pengambilan keputusan
  4. Tingkat teknologi
  5. Derajat komersialisasi dari produksi usahatani
  6. Derajat komersialisasi dari input usahatani
  7. Proporsi penggunaan faktor produksi dan tingkat keuntungan 
  8. Pendayagunaan lembaga pelayanan pertanian setempat
  9. Tersedianya sumber yang sudah digunakan dalam usahatani
  10. Tingkat dan keadaan sumbangan pertanian dalam keseluruhan tingkat ekonomi

Sedangkan untuk bentuk usaha tani di bedakan atas penguasaan faktor produksi oleh petani, yaitu :

  1. Perorangan

Faktor produksi dimiliki atau dikuasai oleh seseorang, maka hasilnya
juga akan ditentukan oleh seseorang

  1. Kooperatif
    Faktor produksi dimiliki secara bersama, maka hasilnya digunakan dibagi berdasar kontribusi dari pencurahan faktor yang lain.

 

Analisis Usaha Tani

Analisis usaha tani meliputi analisis terhadap biaya produksi, keuntungan usaha, penghasilan netto.

  1. P = E + R

    Biaya produksi (P)

 

E = biaya eksploitasi (E = a+b+c, a : biaya bibit/pupuk yang berasal dari luar, b : upah buruh/ pekerja, c: upah keluarga petani)

R = bunga (R = e+f+g, e : bunga dari harta petani, f : bunga dari modal luar, g : bunga ekstra dari modal luar)

  1. d = B – P

    Keuntungan usaha (d)

 

B = penghasilan kotor atau bruto

P = biaya produksi

  1. Penghasilan netto (N)

N = B – E

 

 

B = penghasilan kotor atau bruto

E = biaya eksploitasi (E = a+b+c, a : biaya bibit/pupuk yang berasal dari luar, b : upah buruh/ pekerja, c: upah keluarga petani)

 

Rencana Spasial Desa

Perencanaan fisik desa dan lebih luas lagi adalah penataan ruang perdesaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya wilayah perdesaan yang serasi, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini ditekankan dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, (pasal 10, ayat 2) bahwa:

  1. Mencapai tata ruang kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang optimal, serasi
  2. Meningkatkan fungsi kawasan perdesaan dan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan masyarakat.
  3. Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial.

Sesuai dengan jenjang wawasan perwilayahannya maka di dalam perenccanaan tata ruang perdesaan seyogyanya mencakup 3 jenjang lingkup perencanaan tata ruang yaitu:

1.         Rencana Umum Tata Ruang Perdesaan (RUTR Desa)
2.         Rencana Detail Tata Ruang Desa (RDTR Desa)
3.         Rencana Tata Letak Desa (RTL Desa)

 

Kebijakan Terkait

Kebijakan yang terkait dalam dokumen ini yang membahas tentang karakteristik desa perbatasan diharapkan mampu membantu pelaksaan kegiatan. Kebijakan terkait merupakan beberapa peraturan terkait secara formal maupun non formal, bukan hanya dari pemerintah namun juga berasal dari masyarakat desa yang bersangkutan. Berikut beberapa kebijakan terkait yang digunakan:

  1. RTRW Kabupaten Jombang
  2. Kecamatan dalam angka
  3. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005.
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 Tenteng Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010—2014
  5. Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
  7. Isu permasalahan yang terkait desa perbatasan.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: